Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) mengadakan Seminar Nasional bertema “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal.” Acara yang berlangsung di Aula FISIP UNDIP pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 09:00 WIB ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai transportasi perkotaan berbasis angkutan umum sebagai poros mobilitas masyarakat dan bagian dari pembangunan infrastruktur nasional.

Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI, Tatan Rustandi, A.TD., M.Sc., Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Drs. Mukhamad Khadik, M.Si., Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno, serta Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Kerja Sama, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., turut hadir dalam seminar tersebut.

Prof. Suharnomo secara resmi membuka seminar dengan menyoroti peran transportasi dalam membantu masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. “Kita perlu mengembangkan sektor transportasi, di mana infrastruktur saat ini sudah berkembang pesat. Kemajuan transportasi publik kita patut dibanggakan,” ujarnya.

Dalam sambutannya yang disiarkan secara daring, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa penyelenggaraan transportasi perkotaan berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Ia menambahkan, “Kemenhub mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transportasi umum melalui subsidi skema buy the service di 14 kota besar, melayani hingga 75 juta orang.”

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tantangan transportasi perkotaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan angkutan umum massal, serta berbagi pengetahuan mengenai pemanfaatan angkutan umum massal dan transportasi non-motorized.

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Dekan FISIP UNDIP, menyambut baik kolaborasi ini dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Perhubungan dan transportasi adalah kebutuhan pokok masyarakat. Terima kasih Kemenhub atas kerjasamanya dengan FISIP dan UNDIP,” ujarnya.

Data BPS yang dipresentasikan menunjukkan bahwa 57% masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Tingginya mobilitas di kota memerlukan transportasi umum massal yang efisien untuk menghindari kemacetan dan mengurangi stres akibat lalu lintas. Seminar ini menjadi wadah diskusi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan publik di bidang transportasi, yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sesi tanya jawab, Prof. Suharnomo menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan pakar transportasi dalam pembuatan kebijakan. “Kami fokus pada keberlanjutan, ramah lingkungan, dan pembiayaan. Kerjasama lintas bidang seperti tata kota, teknik, dan ilmu sosial sangat vital.”

Sekjen Kemenhub RI, Novie Riyanto, menambahkan bahwa transportasi publik adalah tanggung jawab bersama antara akademisi, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. “Transformasi transportasi dimulai dari diskusi yang memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Penting untuk menciptakan akses yang baik, memperhatikan kenyamanan, ketepatan waktu, dan penataan kota agar masyarakat lebih memilih transportasi umum. Ini adalah bagian dari perubahan peradaban kita,” pungkasnya.